BNPB Provinsi Bengkulu Berikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa FISIPOL UNIHAZ
UNIHAZ - Sebanyak 60 Mahasiswa FISIPOL UNIHAZ ambil bagian dalam kuliah umum dengan tema "Kebijakan Penanggulangan Pasca Bencana”, pada Senin (20/05/2019) di Aula Terbuka Gedung FISIPOL, UNIHAZ. Kuliah Umum dilaksanakan atas bentuk keprihatinan mahasiswa FISIPOL UNIHAZ pasca bencana banjir yang terjadi pada 27-29 April 2019 telah menyebabkan sebagian daerah Provinsi Bengkulu terendam banjir. Peristiwa Bencana Banjir yang terbilang terburuk dari tahun-tahun sebelumnya ini telah mengepung Kota Bengkulu sehingga rumah warga banyak yang terendam. Setidaknya 29 orang meninggal dan 13 lainnya hilang akibat banjir yang disusul longsor. Bencana ini berdampak bagi sekitar 13 ribu warga Bengkulu. Sebanyak 12 ribu orang di antaranya terpaksa mengungsi. Dalam Kesempatan kuliah umum ini, materi akan disampaikan oleh Kepala BNPB Provinsi Bengkulu Drs. Rusdi Bakar, M.Pd dan Wakil Rektor II UNIHAZ Dr. Henny Aprianty, M.Si.
Tidak hanya kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman Kampus Siaga Bencana bersama Universitas Dr. Prof. Hazairin, SH (Unihaz) yang didampingi Rektor Unihaz Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si dan Dekan Fakultas Fisipol Unihaz Dra. Harmiati, M.Si
Rektor UNIHAZ menyampaikan peran civitas akademik muncul Tidak hanya dalam penanggulangan bencana secara langsung di lokasi, universitas bisa berperan dengan melakukan kajian-kajian sesuai bidangnya menyangkut pra bencana seperti pengurangan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penataan tata ruang, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga pelatihan, Ujar Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si
Saat memberikan materi Drs. Rusdi, MPd menjelaskan secara umum penanganan kebencanaan yang terdiri dari Bidang Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana dan Logistik. Dalam kuliah umum ini diberikan sesi tanya jawab, terdapat dua pertanyaan yang disampaikan mahasiswa kepada pemateri. Pertanyaan pertama yakni terkait dengan strategi yang dilakukan BPBD dengan keterbatasan anggaran, pertanyaan kedua yakni apa tindakan pemerintah terkait dengan kegiatan pertambangan yang disebut sebagai salah satu penyebab longsor dan banjir beberapa waktu lalu.
Terkait dua pertanyaan ini, Rusdi menjelaskan BPBD secara teknis mengajukan program dan anggaran terkait kebencanaan, serta dalam waktu dekat akan memaparkan kebutuhan kebencanaan kepada Gubernur Bengkulu.
